Kamis, 04 Desember 2008

Lawatan ke NAD

Lawatan Direktur PTK-PNF ke Provinsi NAD
Liputan 1


Banda Aceh, 17 Maret 2008, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Rencana Program Pendidikan NonFormal dan InFormal yang dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Kepala Subdin PLS se NAD di Hotel Diana, Banda Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah setempat mengundang Erman Syamsuddin, Direktur PTK-PNF untuk menghadiri acara ini. Dalam lawatan kali ini sekaligus dilakukan ke 3 (tiga) institusi pelaksana program pendidikan nonformal yaitu BPKB NAD, SKB Aceh Besar dan SKB Kota Banda Aceh.
Dalam lawatannya ke BPKB NAD, Erman Syamsuddin berkesempatan memberikan pengarahan kepada seluruh Pamong Belajar BPKB NAD, Kepala SKB Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, perwakilan asosiasi/forum PTK-PNF serta Tim Akademisi BPKB NAD. Dalam arahannya selain menginformasikan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat pada tahun 2008, beliau menekankan kepada BPKB untuk segera membentuk SKB pada kabupaten-kabupaten yang belum terbentuk khususnya yang baru dimekarkan. Salah satu cara untuk meyakinkan pihak daerah adalah dengan memberikan analisis akademik tentang pentingnya kehadiran SKB. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakpedulian atau ketidaktahuan dari pemerintah daerah pada kabupaten/kota yang belum mempunyai SKB.
Dalam kesempatan yang berharga ini salah seorang anggota pengurus HIMPAUDI mengusulkan adanya tindak lanjut dari pelaksanaan TOT bagi Pendidik PAUD yang dilakukan Pusat berupa magang, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu yang lebih bermakna ketika menerapkannya ke masyarakat. Sedangkan Perwakilan dari Tim Akademisi mengharapkan agar adanya jurusan khusus PAUD agar segera dibuka pada Universitas yang ada di NAD, mohon kiranya bantuan dari Pusat untuk hal ini, terelbih lagi saat ini Dirjen Diktinya berasal dari Dirjen PLS dan PMPTK yang juga pemerhati dari PAUD.
Setelah ke BPKB NAD, rombongan Direktur PTK-PNF melanjutkan lawatan ke SKB Aceh Besar yang terletak di Jantho, dengan luas area sebesar hampir 3 hektar. Jantho merupakan sebuah daerah yang sudah didesain secara modern, perkantoran pemerintahan terletak dalam 1 (satu) kompleks yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi. Walau demikian terlihat kemajuan pada daerah tersebut masih belum bergerak maju dengan baik, hal ini terlihat dari minimnya sarana transportasi antara pegawai yang bekerja disana ke rumah mereka masing-masing, juga terlihat dari pembangunan disekitar daerah sana yang masih kurang. Akan tetapi hal itu tidak membuat mundur para Pamong Belajar yang berada disana untuk tetap semangat dalam menjalankan pendidikan nonformal sejumlah 9 (sembilan) orang, bahkan 2 (dua) orang diantaranya saat ini sudah berhasil menggondol gelar Magister Pendidikan dengan mendapatkan beasiswa dari Direktorat Tenaga Teknis (sekarang Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal). Terungkap permasalahan-permasalahan bahwa ternyata sebanyak 60% pegawai berada di Kota Banda Aceh, sehingga transportasi merupakan masalah utama mereka. “Kami harus mempersiapkan minimal biaya untuk transportasi sebesar 30 ribu perhari”,ujar Abdul Rahman, Kepala SKB Aceh Besar.
Setelah dari Juntho dilanjutkan dengan mengunjungi SKB Kota Banda Aceh, sebuah SKB yang terletak di tengah kota, dekat dengan Kantor Gubernur NAD. Ketika rombongan mengunjungi SKB tersebut terdapat sebuah bangunan 2 (dua) tingkat yang cukup megah bagi sebuah SKB sebagai tempat pelatihan dan Bangunan ini mampu menampung sebanyak kurang lebih 80 orang. Sebuah bangunan yang merupakan sumbangan dari rakyat Jepang untuk korban tsunami di Aceh.
Program yang berjalan di SKB yang dipimpin oleh Juswardi Yacob ini cukup beragam dan inovatif seperti adanya Taman Bacaan Masyarakat Keliling, PAUD, Life Skill dan lain sebagainya. Yang menarik dari kesemua program yang berjalan dan mendapat perhatian lebih dari Erman Syamsuddin adalah Taman Bacaam Masyarakat Cakra Donya dan Mobil TBM nya mendapatkan dana pembantuan sebesar 10 juta rupiah. Alasan pemberian dana ini menurut Direktur adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari masyarakat dengan budaya bacanya. Selain itu salah satu Pamong Belajar mencoba untuk menerangkan kepada Direktur bahwa Lokus Perempuan telah merintis sebuah model kerajinan life skill membuat tudung saji dan tempat kue yang sudah dihias dengan berbagai aksesoris, bahkan keterampilan ini sudah dilatihkan kepada masyarakat sekitar dan sudah juga ada yang berhasil mendapatkan uang dari life skill ini. Dalam akhir lawatannya beliau mengharapkaan agar SKB ini dapat menciptakan sebuah model pengembangan life skill ini, bahkan beliau juga menganjurkan agar SKB ini dapat dijadikan tempat magang bagi para Pendidik PAUD yang sudah mengikuti TOT yang berada di NAD mengingat fasilitas yang cukup baik.


Lawatan Direktur PTK-PNF ke Provinsi NAD
Liputan ke 2

Pada pertemuan puncaknya di Hotel Diana acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan NAD, Muhammad Ilyas, dalam arahan pembukaannya dia menekankan begitu pentingnya pertemuan ini sebagai ajang silaurrahmi antara dirinya yang baru dilantik menjadi Kepala Dinas beserta jajaran pendidikan nonformal yang ada di NAD. Kemudian hal terpenting lagi yang harus dilakukan adalah mengembangkan program life skill kepada masyarakat Aceh kiranya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, kemudian juga untuk program kesetaraan agar dapat dilaksanakan bagi rakyat Aceh yang selama ini tidak mendapatkan pendidikan formal dengan baik. Pada akhir sambutannya Muhammad Ilyas mengharapkan agar dana yang didapatkan sekarang ini digunakan dengan sebaik mungkin dan mulai diprediksi mana yang bisa atau tidak dilakukan untuk segera direvisi sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan untuk kemashalatan orang Aceh lainnya.
Sedangkan dalam arahannya Erman Syamsuddin menyampaikan bahwa anggaran yang akan diberikan kepada Provinsi NAD tahun 2008 berkisar 3,98 M yang terbagi pada program-program yang berkaitan untuk peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal berupa dana pembatuan bagi UPTD (3,02 M), LPMP (100 juta), LKBH (37 juta), pelaksanaan Jambore (314 juta) serta pemberian insentif bagi Pendidik PAUD (477 juta bagi 795 orang).
Penekanan beliau juga kepada Provinsi NAD adalah kepada laporan-laporan dana yang telah diberikan tahun 2007 seperti laporan LKBH terlebih lagi laporan penggunaan dana BG ke UPTD tahun 2007. Dalam data yang disampaikan pada tahun 2007 ternyata 3 (tiga) dari 6 (enam) kabupaten/kota berasal dari Provinsi NAD yang dana BG nya tidak dicairkan karena tidak menyerahkan laporan penggunaan dana BG tahun 2006. Saat ini untuk tahun 2007 adanya indikasi bahwa terdapat 4 kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan, 6 kabupaten yang baru menyerahkan laporan serta masih dalam proses pengecekan kesesuaian, 4 kabupaten/kota yang sudah menyerahkan laporan akan tetapi 3 diantaranya belum sesuai dengan pedoman pelaporan, baru satu yang sesuai yaitu SKB Kota Banda Aceh. Beliau berpesan agar memperhatikan laporan-laporan ini sebagai acuan untuk mencairkan dana pembantuan tahun 2008 bagi UPTD.
Terungkap pada sesi diksusi keinginan peserta yang merupakan Kepala-kepala SKB dan Kepala Subdin PLS Kab/Kota agar pelaksanaan Jambore kali ini pedoman dan anggaran pelaksanaan kegiatan dapat lebih awal disosialisasika atau dicairkan sehingga tidak terjadi seperti tahun lalu Provinsi NAD tidak melaksanakan Jambore dengan sebaik-baiknya. Lalu permasalahan insentif bagi Pendidik PAUD juga demikian adanya kejelasan dari Pusat dan informasi awal, hal ini berkenaan dengan protes yang dilakukan oleh para Pendidik PAUD yang tidak mendapatkan insentif.
Dalam tanggapannya Erman menjelaskan “Sekian jenis PTK-PNF ada hanya 2 (dua) jenis yang belum mendapatkan bantuan pemerintah yaitu Pendidik PAUD dan Instrktur Kursus, hingga ada kesempatan pada akhir 2007 melalui APBNP bagi 40 ribu Pendidik PAUD, saat itu sudah kita bagi secara proporsioal, NAD sebanyak 800 orang dan sudah di SK kan Pak Dirjen waktu itu, akan tetapi ketika akan mencairkan terjadi perubahan kebijakan mekanisme penmcairan, yang semula dari voucher menjadi pengiriman langsung ke rekening individu masing-masing, hal ini disebabkan semua instansi pemerintah dilarang mengakan rekening tampungan sementara”.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang mengacu SK Menpan Nomor 48 yang menerangkan persyaratan tenaga honor menjadi CPNS, setelah didata ternyata melebihi kuota 400 ribu orang dari yang dianggarkan, hal ini berakibat karena adanya penyusup-penyusup yang mencoba masuk. Persoalannya adalah kelebihan target tersebut menyebabkan mereka tidak memperbolehkan pemerintah pusat dan saerah mengangkat menjadi tenaga honor, yang boleh adalah tenaga kontrak musiman.
Kemudian pelaksanaan Jambore PTK-PNF tahun 2008 ini pemerintah telah berusaha untuk lebih awal melakukan kegiatan ini.
Pada akhir arahannya beliau mengharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlebih lagi NAD saat ini mempunyai anggaran yang amat besar, mungkin paling besar diantara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sehingga penggunaannya akan menjadi berguna bagi masyarakat Aceh seluruhnya.

Tidak ada komentar: