Roadshow ke DIY dan Jateng

Road Show ke DIY
Konversi Hasil Diklat Menuju SKS di UNY

Universitas Negeri Yogyakarta, 27 Juni 2008. Setelah memberikan arahan di Boyolali, Erman Syamsuddin berserta rombongan kembali menuju Yogjakarta untuk membuka Diklat yang diadakah oleh Universitas Negeri Yogjakarta (UNY).
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Pendidikan Luar Sekolah sekaligus dipercaya untuk menjadi pelopor pengembangan rintisan Konversi Hasil Diklat ke SKS pada Perguruan Tinggi, salah satu program Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal. Pada kesempatan baik ini UNY mengundang Direktur PTK-PNF, Erman Syamsuddin, untuk dapat membukan Diklat yang diberi nama Rintisan Peningkatan Kualifikasi Akademik Tutor Pendidikan Kesetaraan melalui Konversi Pelatihan yang diselenggarakan oleh Jurusan PLS Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogjakarta.
Didampingi oleh Kepala BPPNFI Regional III, Dr. Wartanto serta Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Ahmad Dardiri dan Koordinator Kegiatan, Prof. Dr. Yoyon Suryono, Erman Syamsuddin berkenan membuka diklat tersebut.
Prof. Dr. Yoyon dalam laporannya menyebutkan bahwa peserta yang mengikuti diklat ini sejumlah 35 orang yang terdiri dari Tutor Kesetaraan, beliau menginformasikan bahwa ada sedikit kesulitan dalam mengumpulkan para peserta ini yang terdiri, ini disebabkan sulitnya mencari para Tutor yang sedang mengikuti perkuliahan, karena hampir seluruhnya sudah menyelesaikan perkuliahannya.
Sebelum membuka Diklat tersebut Erman mendapatkan kesempatan untuk memberikan beberapa pemikirannya tentang program Konversi Hasil Diklat ini. Ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara pendidikan formal dan nonformal untuk PTK nya yang sudah S1 dan yang belum. “Untuk pendidikan formal, dari 2,7 juta jumlah guru yang ada, 1, 046 juta sudah lulus S1. Sedangkan untuk PTK-PNF baru 10% yang sudah S1, itupun terbanyak dari PTK-PNF yang PNS”, ungkapnya.
Padahal sudah jelas dikatakan dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional bahwa para PTK-PNF itu minimal pendidikannya adalah S1, ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi PTK-PNF. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya sebuah cara bagi PTK-PNF untuk meningkatkan kualifikasi mereka. “Dengan biaya yang murah dan terjangkau”, ujarnya. Kemudian ia mencontohkan pada Universitas Negeri Makassar bahwa Diklat yang dilakukan oleh BPPNFI Regional V, sertifikatnya ditandatangani oleh Rektor dan Dekan dari FIP nya, ini membuat pelatihan tersebut dihargai secara akademis oleh Universitas. Sudah barang tentu ini amat sangat membantu untuk menambah nilai SKS bagi para peserta diklat tersebut.
Walau demikian ia juga berharap agar jangan sampai Diklat ini menjadi seperti kuliah eksklusif atau jangan juga memindahkan diklat ke Universitas, sesungguhnya bukan ini yang diinginkan oleh Direktorat PTK-PNF. “Adanya sebuah model diklat yang diakui oleh Perguruan Tinggi untuk membantu peningkatan mutu kualifikasi PTK-PNF”, kata Erman.
Ia juga mengingatkan agar model diklat ini benar-benar diperhatikan betul kajian kelayakan dari sisi akademik, legalitasnya, bagaimana integrasi dengan kurikulum program studi yang dilakukan dan kualitas diklat seperti apa yang bisa dikonversi. Sehingga diharapkan apa yang dilakukan ini benar-benar menjadi sebuah model dan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi lainnya.
Selain itu, Erman Syamsuddin mengungkapkan idenya untuk melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh dengan didampingi langsung oleh Akademisi. Sebagai contoh, Dosen pengajar datang ke tempat para PTK-PNF berkumpul, dimana Pemda sudah mempersiapkan fasilitas untuk pembelajaran tersebut. “Ini akan menjadi lebih murah dan efektif”,ungkap Erman.
Seperti diketahui Direktorat PTK-PNF memang sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai macam program rintisan guna mendukung peningkatan mutu dari PTK-PNF. Banyak terobosan-terobosan yang telah diupayakan semenjak berdirinya Direktorat baru ini, salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan akademisi. Diharapkan dengan kerjasama yang dilakukan ini dapat melakukan percepatan-percepatan peningkatan mutu PTK-PNF.
Direktorat PTK-PNF juga menyadari bahwa beban yang diberikan oleh PP Nomor 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional memang cukup berat, ditambah lagi dengan sumber dana yang terbatas serta karakterisitik dari pendidikan nonformal tersebut yang unik, amat fleksibel dan amat dinamis. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara Birokrasi dan Akademisi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk suksesnya peningkatan mutu PTK-PNF.

Road Show Dir.PTK-PNF ke Jateng
Boyolali, Kabupaten dengan SKB Terbanyak

Boyolali, 27 Juni 2008. Surabaya ditinggalkan dengan Batavia Air menuju Daerah Istimewa Yogjakarta, Bapak Endro, Kepaka BPKB DIY dan Bapak Fauzie, Staf BPKB DIY telah menunggu untuk selanjutnya melakukan perjalanan ke Kabupaten Boyolali. Bahkan di Boyolali telah menunggu Bapak Wartanto, Kepala BPPNFI Regional III Semarang beserta staf.
Banyak hal yang menarik dari Boyolali, ternyata Kabupaten Boyolali mempunyai 5 SKB, berarti Boyolali berpredikat sebagai Kabupaten dengan SKB terbanyak di seluruh Indonesia. Yang sangat membanggakan kita semua adalah bahwa ternyata Boyolali adalah tempat kelahiran dan tumbuhnya Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekarang, Bapak Baedhowi, sungguh membanggakan bagi seluruh PTK-PNF bahwa ternyata di kampung Dirjen PMPTK terdapat 5 buah SKB sebagai modal dasar mengembangkan pendidikan nonformal dengan sebaik mungkin.
Pertemuan yang diadakah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali ini dihadiri oleh Kepala-kepala SKB di Boyolali, Pengurus Asosiasi/Forum dan PTK-PNF yang ada, semuanya hampir sejumlah 60 orang.
Erman Syamsuddin dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasikan keberadaan 5 SKB yang ada di Kabupaten Boyolali, sudah barang tentu ini akan menjadi sebuah potensi yang amat luar biasa bagi pengembangan pendidikan nonformal untuk dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam penggunaan dana blockgrant yang diberikan oleh Direktorat agar penggunaannya sesuai dengan pedoman yang diberikan, bila ada persentase penggunaan anggaran agar direvisi terlebih dahulu sehingga tidak menyalahi ketetapan yang telah disepakati. Kemudian ia memaparkan beberapa kabupaten/kota yang mempunyai daya serap yang tidak seratus persen atau kabupaten/kota yang daya serapnya 100% akan tetapi dalam penggunaan anggaran per kegiatannya tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Setelah paparan dari Direktur PTK PNF pertemuan tersebut dilanjutkan dengan mendengarkan keluh kesah dari PTK-PNF di Boyolali. Dalam keluhan mereka tercuat beberapa hal yang sering kali terdengar yaitu tentang insentif bagi PTK-PNF, pengangkatan TLD menjadi CPNS, nasib Penilik, kesejahtaraan PTK-PNF dan lain sebagainya. Walau demikian ada hal yang cukup menarik dari keluhan mereka adalah bahwa adanya miss communication antara SKB dengan Penilik, bahkan salah satu Kepala SKB mengharapkan Bapak Direktur untuk dapat menjelaskan masing-masing tupoksi dari Penilik maupun SKB.
Bapak Wartanto, Kepala BPPNFI Regional III, dalam sambutannya menawarkan kepada PTK-PNF yang ada di pertemuan tersebut dengan program beasiswa PTK-PNF yang anggarannya didapatkan dari dana blockgrant Direktorat PTK-PNF. Beliau menjelaskan bahwa dari 250 orang kuota yang diberikan sampai saat ini yang sudah mendaftar lebih dari 500 orang. “Walau demikian BPPNFI akan lebih memprioritaskan kepada PTK-PNF yang kuliah pada Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi dan jelas keberadaannya”, ujar Wartanto.
Dalam kesempatan tersebut Wartanto menjelaskan bahwa sesungguhnya antara SKB dan Penilik terdapat perbedaan tupoksi, bahkan ia sempat menceritakan bahwa dalam masa bekerjanya ia sempat mengecap menjadi TLD, Penilik, Pamong Belajar sampai sekarang menjadi Kepala BPPNFI Regional III. Menurutnya sudah jelas bahwa adalah tugas dari SKB sebagai instansi Pemerintah dan PKBM dari masyarakat untuk melaksanakan program pendidikan nonformal, sedangkan Penilik lebih kepada SPEM (Supervisi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring). “Jadi, apabila ada Penilik yang melaksanakan program pendidikan nonformal sudah menyimpang dari tupoksinya”, tegas Wartanto. “Penilik tugasnya melakukan SPEM, tugasnya mencari mandapatkan masukan-masukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada”, tegasnya kembali.
Yang lebih menarik lagi khusus untuk dana pendidikan Wartanto menggambarkan bahwa anggaran Provinsi Jawa Tengah untuk pendidikan hampir 150 M di Jawa Tengah baik dana dari Dekon, DAU maupun Dana Pembantuan, lebih jauh ia menggambarkan bahwa untuk Boyolali ada dana sebesar 5 M untuk pendidikan. Sehingga diharapkan dengan dana tersebut maka pendidikan di Boyolali akan menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Akhir pertemuan tersebut Erman mengharapkan agar pendidikan nonformal dapat lebih berkembang dengan baik lagi di Boyolali, ditambah dengan potensi adanya 5 UPTD SKB yang ada. Kemudian ia mengharapkan juga agar setiap instansi atau PTK-PNF melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya demi menjaga stabilitas dan kesinambungan pengembangan program pendidikan nonformal.



Workshop Tim Akademisi dan FGD di Surabaya

Surabaya, 26 Juni 2007, BPPNFI Regional IV Surabaya, Jawa Timur. Balai Pengembangan Pendidikan NonFormal dan Informal (BPPNFI) Regional IV di Surabaya dengan anggaran Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal (Dit. PTK-PNF) tahun 2008 menyelenggarakan program kegiatan Focussed Group Discussion, sebuah kegiatan untuk mengumpulkan seluruh akademisi yang membantu BPPNFI, BPKB dan SKB yang ada dibawah naungan BPPNFI Regional IV dengan peserta yang hadir saat itu hampir berkisar sekitar 85 orang.
Dalam pembukaannya Erman Syamsuddin, Direktur PTK-PNF, yang didampingi oleh Bapak Cahyono serta Tim Akademisi BPPNFI Surabaya, mengevaluasi pemanfaatan dana block grant tahun 2007 yang diberikan kepada UPT/D yang berada di dalam naungan regional IV dengan 5 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota yang total dana blockgrant yang diterima berkisar sampai 20,4 M, tingkat provinsi hampir 12, 04 M dan tingkat Kabupaten/Kota hampir 8 M. Ia juga mengapresiasi cukup baik karena penyerapan dana BG tersebut hampir berkisar 98%, walau demikian ia menyoroti secara khusus UPT/D yang sampai saat ini masih belum memberikan laporannya ke Pusat dari regional IV yaitu SKB Kabupaten Bima dan SKB Mangatta/Kutai Timur, 2 dari 8 SKB di seluruh Indonesia yang masih memberikan laporan saat ini. Selain daya serap hal yang terpenting lainnya penggunaan dana blockgrant tersebut aga sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam penggunaannya. Terakhir, kembali diingatkan bahwa SKB yang tidak memberikan laporan maka pada tahun selanjutnya tidak akan mendapatkan dana blockgrant tersebut.
Kemudian untuk anggaran tahun 2008 saat ini telah dipotong sebesar 20%, maka untuk tahun 2009 sampai saat ini masih dalam pembahasan, ini berkaitan dengan adanya kesepakatan bahwa pembayaran insentif bagi Penilik, TLD dan FDI dibayarkan dari pagu Direktorat PTK-PNF, dana yang akan digunakan hampir sejumlah 63 M, hampir 37% yang digunakan dari pagu awal tersebut. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak dengan pelaksanaan program yang akan dilakukan pada tahun 2009.
Berkenaan dengan hilangnya sebagian dana untuk pemberian honor bagi TLD, Penilik dan FDI, maka salah satu program yang akan terkena dampaknya adalah pemotongan pemberian dana blockgrant ke BPPNFI, BPKB dan SKB, sudah barang tentu ini juga akan berdampak kepada keberadaan Tim Akademisi salah satunya. “Oleh sebab itu, keberadaan teman-teman Tim Akademisi agar betul-betul memberikan pemikiran bagi BPKB dan SKB”, ujar Erman Syamsuddin.
Dalam sesi tanya jawab banyak hal yang menjadi perhatian dari para peserta salah satunya peningkatan mutu kualifikasi bagi PTK-PNF, salahs satunya adalah program konversi hasil diklat yang ditawarkan oleh Direktorat PTK-PNF, walau sampai saat ini masih dalam rintisan. Salah satu peserta, Bapak Kentar, mengharapkan agar antara Ditjen PMPTK, Direktorat PTK-PNF khususnya untuk melakukan dialog dengan Perguruan Tinggi yang dimediasi oleh Dirjen Dikti untuk keberhasilan program ini, salah satunya adalah program kuliah sabtu minggu bagi PTK-PNF atau pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini masih dalam tahapan perdebatan.
Sedangkan untuk pengembangan karir dari PTK-PNF saat ini Direktorat PTK-PNF sedang menganalisa dan memverifikasi tupoksi dari Pamong Belajar dan Penilik sesuai dengan Kepmenpan Nomor 15 tentang Jabfung Penilik dan Kepmenkowasbangpan Nomor 25 tentang Jabfung Pamong Belajar, agar kedua ketenagaan tersebut mempunyuai jenjang karir disertai penghargaan yang jelas, seperti tunjangan dan kesejahteraannya. Dalam akhir sambutannya Erman Syamsuddin mengharapkan agar peran dari Tim Akademisi betul-betul dioptimalkan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pengembangan program maupun model yang dilaksanakan di masing-masing UPT/D.